Komentar
Tombak Publik.
Pemko Medan meminta PLN Kota Medan transparan soal data pelanggan yang ada di Kota Medan. Transparansi diperlukan agar dapat diketahui secara benar dan pasti besar Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dipungut PLN dari warga Medan.
Desakan ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman dalam pertemuan dengan pihak PLN Medan di Jalan Listrik Medan, Selasa (15/02/22).
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Rapat Pembahasan PPJU di Kantor Wali Kota pada, Selasa (08/02/22) pekan lalu.
Pertemuan lanjutan ini diawali pemaparan Senior Manager Niaga & Manejemen Pelanggan oleh Chairuddin, namun dalam pemaparan itu Chairuddin hanya menjelaskan tentang mekanisme atau sistem pembayaran masyarakat.
Hal ini membuat Wakil Wali Kota Medan Aulia kecewa. Wakil Wali Kota ingin pihak PLN memaparkan secara transparan data pelanggan, bukan hanya soal mekanisme pembayaran masyarakat. Berulangkali Aulia menegaskan agar PLN dapat memberikan transparansi data ke Pemko Medan, guna mensingkronkan data-data tersebut antara PLN dan Pemko Medan.
"Kita minta keterbukaan dari pihak PLN, sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita mufakati bersama-sama. Jangan ada ego sektoral yang dilakukan oleh PLN" ungkap Aulia seraya menyayangkan tidak transparannya PLN soal data pelanggan yang bisa disebut itu termasuk sebagai ego sektoral.
Dalam pertemuan lanjutan ini, Wakil Waki Kota Medan Aulia kembali menyampaikan bahwa Kontribusi yang diperoleh Pemko Medan selama ini tidak sesuai dengan pajak yang dipungut PT PLN.menegaska
Aulia menegaskan "Kita hanya ingin apa yang telah dipungut PLN, harus dikembalikan sesuai yang dipungut".
"Ini hak rakyat, makanya saya ingin cobalah buka data dan saya ingin lihat, karena tidak sesuai yang masuk ke kita" ujar Aulia dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Syarifuddin Irsan Dongoran, juga Kepala BPPRD Medan Benny Sinomba Siregar dan juga perwakilan dari Kajari Belawan.
(S. Siburian).